 |
| Ilustrasi: Sistem Komunikasi Indonesia: Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik |
MEDIA IPNU - Pertumbuhan penggunaan media sosial di Indonesia tidak bisa dibantah. Menurut survei We Are Social, jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada buan Januari 2024 adalah 139 juta orang, yang setara dengan sekitar 49,9% dari total populasi di negara Indonesia.
Media sosial telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari berbagi informasi, berinteraksi, hingga membentuk pandangan. Akses yang mudah, kecepatan dalam menyebar informasi, dan sifat interaktif media sosial telah merevolusi cara masyarakat mengkonsumsi dan menghasilkan konten, serta mempengaruhi cara berpikir dan mengambil keputusan.
Dampak Media Sosial pada Pola Pikir Masyarakat
Hal ini sering dimanfaatkan oleh
kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu untuk mendukung agenda mereka dan
mempengaruhi pikiran publik. Selain itu, fenomena "echo chamber" di
media sosial, di mana pengguna biasanya melihat konten yang selaras dengan
pandangan mereka, dapat menguatkan keyakinan dan menyulitkan proses kritis
terhadap informasi. Situasi ini dapat menyebabkan munculnya pandangan yang
ekstrem dan intoleran di masyarakat.
Fenomena Berita Hoax dan Penyebaran Konten Palsu
Salah satu tantangan utama yang ada
pada peran media sosial untuk membentuk opini publik adalah tingginya
penyebaran berita hoax dan informasi palsu. Data yang tidak benar, menyesatkan,
atau bahkan sengaja dibuat untuk mengelabui dapat dengan cepat tersebar lewat
media sosial, terutama karena kemudahan bagi pengguna untuk membuat dan
membagikan konten. Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada kepercayaan
masyarakat terhadap informasi, serta menyebabkan polarisasi dan konflik di
dalam komunitas.
Pengaruh Media Sosial pada Proses Pembentukan Kebijakan
Media sosial tidak hanya
mempengaruhi cara berpikir masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam
proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Kemampuan media sosial dalam
menyampaikan keinginan masyarakat secara langsung dan luas telah mendorong para
pembuat kebijakan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan perasaan publik.
Namun, fenomena "clicktivism" dan mobilisasi daring yang tidak
diikuti dengan tindakan nyata di lapangan dapat menyebabkan distorsi dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.
Tantangan Memfilter Informasi di Media Sosial
Ilustrasi
Salah satu hal yang paling menantang
bagi masyarakat ketika berhadapan dengan peran media sosial dalam membentuk
opini adalah kemampuan untuk menyaring dan memverifikasi informasi yang ada.
Dengan banyaknya konten di media sosial, sering kali sulit bagi pengguna untuk
membedakan mana informasi yang sah dan dapat dipercaya serta yang mana yang
palsu atau menyesatkan.
Ini bisa mengakibatkan
kesalahpahaman, polarisasi, dan pengambilan keputusan yang keliru. Untuk
menghadapi tantangan ini, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat
menjadi sangat vital agar pengguna media sosial bisa lebih kritis dalam
memahami informasi tanpa mudah terjebak dalam disinformasi.
Pentingnya Literasi Digital di Kalangan Masyarakat
Untuk mengurangi dampak negatif
media sosial terhadap pembentukan opini publik, meningkatkan literasi digital
masyarakat sangat penting. Literasi digital meliputi kemampuan untuk mengenali,
mengakses, menilai, dan menggunakan informasi dengan efektif dan bertanggung
jawab dalam dunia digital.
Dengan literasi digital, masyarakat
dapat lebih selektif dalam menyaring informasi, mengidentifikasi propaganda,
dan memverifikasi kebenaran konten yang beredar. Ini dapat membantu mengurangi
penyebaran berita palsu, meminimalkan polarisasi, dan mendorong diskusi yang
lebih sehat serta konstruktif di media sosial.
Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan
Ilustrasi
Selain meningkatkan literasi digital
di masyarakat, peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat
krusial dalam mengelola dampak media sosial pada pembentukan opini publik.
Pemerintah bisa melakukan langkah-langkah seperti memperketat regulasi terkait
konten digital, mendorong kerja sama dengan platform media sosial, dan
menjalankan kampanye pengetahuan publik mengenai penggunaan media sosial yang
bijak dan bertanggung jawab.
Pemangku kepentingan lain, seperti
akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemimpin sosial, juga berkontribusi
melalui penelitian, advokasi, dan program literasi digital yang berkelanjutan.
Kerja sama yang sinergis antara semua pihak akan memastikan bahwa peran media
sosial dalam membentuk opini publik tetap positif dan konstruktif.
Kesimpulan
Media sosial telah menjadi faktor
yang sangat penting dalam mempengaruhi pandangan publik di Indonesia. Namun,
fungsi ini juga menghadapi berbagai kendala seperti penyebaran hoaks, distorsi
informasi, dan pembelahan masyarakat. Untuk mengatur dampak media sosial dengan
lebih efisien, diperlukan kerja sama dari banyak pihak, termasuk peningkatan
pemahaman digital di kalangan masyarakat, penguatan regulasi digital, serta
kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan pihak-pihak terkait
lainnya.
Dengan tindakan strategis dan
komitmen bersama, media sosial dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk
mendorong diskusi yang konstruktif, meningkatkan keterlibatan publik, serta
membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan dan toleran. Ini akan
berkontribusi dalam menciptakan peran positif media sosial dalam membentuk
opini di Indonesia.
Disusun oleh: Alia Safitri
- Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi
- Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- NIM 1152300008
- Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas dosen pengampu mata kuliah sistem komunikasi Indonesia Drs. Widiyatmo Ekoputro, MA
Baca juga:
- Konferwil IPNU Jatim 2024 di Bawean: H-3, Bakal Calon Ketua Masih Misterius
- PC IPNU IPPNU Sukoharjo Koordinasi Persiapan Makesta SMP IT Al-Anis
- CBP KPP dan IPNU IPPNU Sukoharjo Ikuti Pelatihan Relawan Siaga Bencana
- Komisariat IPNU IPPNU Univeristas Negeri Malang Akan Gelar Lomba Badminton
- Jelang Konferwil Di Bawean, Ini 5 Syarat Calon Ketua PW IPNU Jatim