Pengamat Sebut Munculnya Duet Anies-Sohibul Iman adalah Proposal Politik PKS

Pengamat Sebut Munculnya Duet Anies-Sohibul Iman adalah Proposal Politik PKS
Pengamat Sebut Munculnya Duet Anies-Sohibul Iman adalah Proposal Politik PKS

MEDIA IPNU - Pengamat Sebut Munculnya Duet Anies-Sohibul Iman adalah Proposal Politik PKS. Pengamat politik Adi Prayitno memberikan respons terhadap pernyataan elite PKB yang menilai deklarasi pasangan calon Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta sebagai langkah blunder oleh PKS. Menurut Adi, deklarasi tersebut merupakan bagian dari proposal politik PKS yang cukup serius.

"Kalau lihat kecenderungan, proposal politik PKS ini cukup serius," katanya, Selasa, 2 Juli 2024.  Adi menilai, PKS kemungkinan besar akan tetap pada rencana mengusung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, meskipun sejumlah partai lain yang juga mendukung Anies tidak senang dengan duet tersebut. Misalnya adalah PKB dan PDI Perjuangan.

Menurut Adi, deklarasi Anies-Sohibul itu hanya berbahaya bagi PKB. Sebab, duet Anies-Sohibul ini seakan-akan menutup pintu bagi PKB untuk menyodorkan kadernya berdampingan dengan Anies. "Jadi yang disebut deadlock itu sepertinya partai yang tertarik mengusung Anies, seakan tidak punya pintu untuk bernegosiasi," ujarnya.

Sementara itu, untuk PKS, Adi mengungkapkan bahwa mereka tetap punya peluang mengusung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta. PKS cukup meyakinkan Partai NasDem agar mau berkoalisi mendukung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. "Kalau berkoalisi, cukup dua partai ini sudah menjadi poros politik," ucapnya.

Potensi Poros Ketiga

Adi juga menyebutkan bahwa PKB memiliki peluang untuk membentuk poros ketiga bersama PDI Perjuangan apabila negosiasi politiknya dengan PKS menemui jalan buntu. Apalagi koalisi PKB dan PDI Perjuangan telah memenuhi syarat untuk menjadi poros sendiri di Pilkada Jakarta. "Menurut saya bagus, PDIP banyak kader yang diusung. PKB juga punya nama jagoan," katanya. Adi menilai, persaingan Pilkada Jakarta akan semakin menarik apabila PKB dan PDI Perjuangan membentuk poros ketiga, untuk menyaingi PKS, dan dari kubu partai Koalisi Indonesia Maju.

Kritik terhadap Deklarasi Anies-Sohibul

Pengamat politik dari Lima Indonesia, Ray Rangkuti, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, deklarasi Anies-Sohibul menunjukkan kelemahan PKS dalam hal bernegosiasi. Ia menilai tidak ada situasi eksternal yang mengharuskan PKS untuk terburu-buru mendeklarasikan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta. "Lebih karena perdebatan internal PKS. Dan tidak ada juga tujuan eksternal dari pengumuman ini, misal memblokir kesempatan nama lain untuk masuk," ujarnya.

Terhadap duet Anies-Sohibul, Ray mengatakan bahwa kerugian ada di pihak Anies Baswedan. Sebab, menurutnya, menduetkan Anies dengan Sohibul sama saja dengan menjodohkan dua orang bersaudara. Ia mengungkapkan, tidak ada nilai tambah yang dimiliki oleh pasangan Anies-Sohibul ini. Sebab, pemilih Anies sebagian besar berada dalam mesin politik PKS. "Anies buruh figur lain yang menguatkan identitasnya bukan sebagai calon yang berada dalam satu lingkaran saja," ucap Ray.

Sejarah dan Signifikansi Pilkada DKI Jakarta

Pilkada DKI Jakarta selalu menjadi sorotan karena Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, pusat pemerintahan, dan perekonomian negara. Pemilihan gubernur di Jakarta tidak hanya berdampak pada warga Jakarta tetapi juga memiliki pengaruh yang luas pada politik nasional. Pilkada DKI Jakarta sering kali menjadi barometer politik nasional karena dinamika politik di ibu kota cenderung mencerminkan suasana politik nasional.

Sejak pertama kali digelar secara langsung pada tahun 2007, Pilkada DKI Jakarta telah menghasilkan berbagai dinamika politik yang menarik. Pada Pilkada 2012, misalnya, kemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengubah peta politik Jakarta dan nasional. Kemenangan tersebut menjadi landasan bagi Jokowi untuk maju dalam pemilihan presiden 2014.

Proses Pilkada dan Persyaratan Kandidat

Proses Pilkada DKI Jakarta dimulai dengan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon independen juga bisa maju dengan syarat mendapatkan dukungan KTP dari sejumlah pemilih yang ditentukan oleh KPU. Setelah pendaftaran, KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dokumen persyaratan calon.

Kampanye merupakan salah satu tahap penting dalam Pilkada. Selama masa kampanye, calon gubernur dan wakil gubernur melakukan berbagai kegiatan untuk menarik simpati dan dukungan dari pemilih. Debat publik juga menjadi ajang bagi para calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka.

Pada hari pemungutan suara, warga Jakarta yang memiliki hak pilih akan memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan. Proses penghitungan suara dilakukan secara transparan dan diawasi oleh berbagai pihak untuk memastikan hasil yang jujur dan adil.

Tantangan dan Harapan

Pilkada DKI Jakarta 2024 diprediksi akan berlangsung sengit dengan munculnya beberapa poros politik yang kuat. Persaingan antara PKS dengan Anies-Sohibul, kemungkinan poros ketiga oleh PKB dan PDI Perjuangan, serta partai Koalisi Indonesia Maju akan membuat dinamika Pilkada semakin menarik.

Masyarakat berharap agar Pilkada kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan ketimpangan sosial. Selain itu, diharapkan juga pemimpin terpilih mampu membawa Jakarta menjadi kota yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan.

Dengan dinamika yang terus berkembang, Pilkada DKI Jakarta 2024 akan menjadi salah satu peristiwa politik yang paling ditunggu-tunggu dan akan berdampak signifikan pada masa depan ibu kota dan politik nasional Indonesia.

Penulis: Dhea Deviana Malik

Baca juga:

INFO: Ikuti terus informasi berita terikini dari Media IPNU dengan follow Instagram @mediaipnu. Anda juga bisa ikut berkontribusi mengirimkan berita kegiatan IPNU IPPNU di daerah Rekan/Rekanita dengan mengirim email ke redaksimediaipnu@gmail.com atau klik di SINI.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama