 |
| Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf |
MEDIA IPNU - Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) minta pemerintah Indonesia larang persebaran paham Wahabi. Selain itu, LD PBNU meminta gelaran event HijrahFest atau HijabFest dilarang.
Rekomendasi ini
disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX LD PBNU pada 25-27 Oktober
2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Rakernas ini menghasilkan
sejumlah rekomendasi internal dan eksternal NU. Salah satu poin rekomendasinya
adalah melarang penyebaran paham Wahabi.
"Merekomendasikan
kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan
Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran
Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun
media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual)," bunyi rekomendasi
itu seperti dikutip dari laman LD PBNU, Jumat (28/10/2022).
Selain itu, LD PBNU
merekomendasikan pemerintah Indonesia agar melarang penyelenggaraan event yang
menolak NKRI dan Pancasila. Beberapa di antaranya event milenial HijrahFest
atau HijabFest.
"Lembaga Dakwah PBNU
merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, untuk mewaspadai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan
kegiatan/event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut
dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik
minat generasi muda, seperti HijrahFest atau HijabFest," lanjutnya.
Rekomendasi ini karena
paham Wahabi dinilai kerap melontarkan tudingan bid'ah dan pengkafiran.
"Bahwa pada masyarakat
muslim akar rumput kerap terjadi perdebatan, tudingan bid'ah, bahkan
pengkafiran atas tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam
oleh kelompok Islam yang mengikuti paham Wahabiyah," ujarnya.
LD PBNU menilai paham
Wahabi bisa memicu gesekan sosial hingga perpecahan. Selain itu, paham ini
dianggap berpotensi mengarah ke terorisme.
"Jika hal tersebut
dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat
pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan
NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme," ungkapnya.
Baca juga:
- Pengurus PKPT IPNU IPPNU IAI TABAH Lamongan Resmi Dilantik
- Ahmad Khoironi dan Ela Nadiana Pimpin PAC Jombang Jember
- PAC IPNU IPPNU Menes Pandeglang Resmi Dilantik
- IPNU Cirebon Kecam Bullying dan Kekerasan Fisik Siswa SLB di Susukan
Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi. Ini Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi. Info Lembaga Dakwah PBNU Minta. Lembaga Dakwah PBNU Minta.