Khofifah Indar Parawansa, Aktivis Perempuan Hingga Gubernur Jatim

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur. Foto: Humas Pemprov Jatim

MEDIA IPNU - Khofifah Indar Parawansa, kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), serta Ketua Umum PP Muslimat NU. Aktivis perempuan Nahdlatul Ulama (NU) ini terbilang konsisten. Terjun ke dunia politik  mengantarkan dirinya sebagai anggota dewan hingga menjadi menteri dua kali dengan presiden yang berbeda.

Khofifah Indar Parawansa dikenal dengan panggilan khofifah. Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965 ini menghabiskan masa kecilnya di Surabaya. Bahkan masa sekolah dan kuliahnya juga di kota Pahlawan ini.

Saat kuliah, ia mengambil dua jurusan yang berbeda di perguruan tinggi yang berlainan. Pertama, dia belajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (Unair) dan kedua, ia belajar ilmu komunikasi dan agama di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya.

Karir Politik Khofifah

Karier politiknya dimulai saat dia berusia 27 tahun menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1992-1997.  Khofifah Indar Parawansa mulai menyita lampu sorot panggung politik tanah air setelah sosoknya tampil membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam Sidang Umum MPR 1998 silam. Tentu saja banyaknya sorotan lampu politik tersebut bukan tanpa alasan. Pidato politisi kelahiran 1965 ini menjadi pidato kritis pertama terhadap pelaksanaan Orde Baru dalam ajang formal nasional setingkat Sidang Umum MPR.

Tak pelak, hampir segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada saat itu didominasi Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi ABRI dan Fraksi Utusan Golongan, dibuat terperanjat dengan pidato yang menohok jantung para penguasa Orde Baru tersebut. Bukan hanya kritik, aktivis organisasi ini juga menyampaikan berbagai kekurangan, dan kecurangan, Pemilu 1997 seraya melengkapi pidato dengan berbagai ide tentang demokrasi.

Keberanian, sekaligus kecerdasan, Pariwansa dalam menghadirkan kritik terhadap pelaksanaan rezim Orde Baru yang tengah berkuasa sekaligus menjadikan sosoknya sebagai politikus yang disegani di tanah air. Pada 1992, ibu empat anak ini terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1992 - 1998. Namun, perubahan peta politik pasca lengsernya rezim Orde Baru membuatnya keluar dari PPP dan hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pemilu digelar kembali pada tahun 1999, pemilu pertama di Era Reformasi. Kali ini, Khofifah berpindah partai ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang lahir di Era Reformasi bentukan Abdurrahman Wahid. Khofifah terpilih kembali sebagai anggota dewan, tetapi dia  tidak lama bertugas di sana. Pada periode 1998-2000, politikus yang sempat bercita-cita menjadi pembalap ini kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Sosok alumni Pascasarjana FISIP UI ini kembali menunjukkan kiprahnya setelah dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan pada masa pemerintahan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 1999, dalam kabinet Persatuan Indonesia.

Nasib Khofifah menjadi menteri juga tidak bertahan lama, hanya dua tahun, seiring jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid untuk periode 1999-2001. Presiden baru Megawati tidak memasukkan Khofifah sebagai menterinya dalam Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004.

Berhenti jadi menteri, tidak membuat dirinya kecil hati. Dia semakin aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dia aktif di organissi Muslimat, organisasi sayap perempuan Nahdlatul Ulama (NU). Dia memimpin Muslimat sejak tahun 2000 hingga sekarang (4 periode).

Kiprahnya di kemasyarakatan makin terasa dirasakan masyarakat. Masyarakat Jawa Timur mendorong Khofifah untuk ikut colan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013. Khofifah ikut bertarung, tapi belum berhasil.

Pada Pilpres 2014, Khofifah diminta menjadi salah satu juru bicara politik pasangan Jokowi-JK. Hasilnya berbuah manis. Jokowi menang, dan meminta Khofifah untuk menjadi menteri sosial pada kabinet Kerja 2014-2019.

Gubernur Jawa Timur

Foto: perempuannusantara.com

Khofifah Indar Parawansa adalah gubernur terpilih Jawa Timur periode 2019-2024 bersama dengan pasangan wakil Gubernur Emil Elistyanto Dardak. Khofifah dan Emil berhasil memenangi Pilkada Jawa Timur 2018 setelah mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Dalam Pilkada tersebut, Khofifah-Emil berhasil mendulang suara sebanyak 10.465.218 suara (53,55 persen) sedangkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno memperoleh 9.076.014 suara atau (46,45 persen).

Pada Pilkada Jatim, 2013 Khofifah muncul sebagai salah satu calon Gubernur Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah tidak berhasil memenangkannya. Setahun kemudian, Khofifah diangkat Presiden Joko Widodo menjabat Menteri Sosial. Jabatan itu dia emban dari 2014 hingga 2018 karena dia akan maju dalam Pilkada Jawa Timur. Jabatan Menteri Sosial digantikan oleh Idrus Marham.

Selain itu, pada masa Presiden Abdurahman Wahid, Khofifah pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dari tahun 1999 hingga 2001. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum dia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Khofifah pernah melakukan aktivitas politiknya bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari tahun 1992 hingga 1999. Kala itu dia pernah menjadi Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992–1997).

Khofifah menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1984 hingga 1991. Selain itu, istri dari Indar Parawansa ini mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya. Kemudian dia menyelesaikan pendidikan strata II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

Pada Februari 2019, Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

Daftar Penghargaan Khofifah

1. Gubernur Provinsi Terbaik pada acara Kamar Dagang dan Industri Award 2019 (2019)
2. Alumni Berprestasi Universitas Airlangga (2019)
3. Penghargaan Khusus Bakti Sepanjang Masa untuk Muslimat NU dari Kemendagri (2019)
4. Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (2019)
5. Penghargaan MURI diberikan untuk ‘Nuzulul Quran 1441 H secara Daring Pertama di Dunia’ dan ‘Khotmil Quran Kubro secara Daring Terbanyak di Dunia’ (2020)
6. PWI Special Award (2020)

Penghargaan

Sejumlah penghargaan diraih Khofifah selama menjabat Gubernur Jatim tahun 2019. Bulan November, ia meraih penghargaan sebagai Gubernur/Kepala Pemerintahan Provinsi Terbaik pada acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Award 2019 yang digelar di Bali.

Kemudian dari almaternya ia mendapatkan penghargaan sebagai Alumni Berprestasi Universitas Airlangga. Penghargaan ini diberikan karena Khofifah dinilai sebagai alumnus Unair yang memiliki segudang prestasi nasional hingga internasional.

Masih di bulan yang sama, Khofifah meraih  dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan pertama diraih dalam kategori Pemprov Jatim sebagai Pembina Ormas Terbaik. Sedangkan penghargaan kedua diterima Khofifah selaku Ketua Umum PP Muslimat NU untuk kategori Penghargaan Khusus Bakti Sepanjang Masa atau Long Life Achievement untuk Muslimat NU.

Pada Desember 2019, ia kembali meraih penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik. Khofifah dinilai memiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan.

Di masa pendemi Covid-19, Khofifah meraih dua penghargaan sekaligus dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Dua penghargaan itu diberikan untuk Nuzulul Quran 1441 H secara daring pertama di dunia dan Khotmil Quran Kubro secara daring terbanyak di dunia.  Dia dinilai sukses menyelenggarakan acara itu di tengah situasi pandemi Covid-19.  Penghargaan lainnya dia terima dari Persatuan Wartawan Indonesia Jatim yakni PWI Special Award berkat kepedulian dan kedekatannya dengan insan media.

Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 menjadi ujian bagi Khofifah dalam memutus penyebaran penyakit tersebut, terlebih provinsi yang dipimpinannya mengalami lonjakan kasus pasien positif tertinggi di akhir bulan Mei 2020. Tercatat pasien positif korona hingga akhir Mei mencapai 4.409 kasus, melebihi prediksi awal dan tidak menunjukkan tanda-tanda melandai.

Karena itu, Khofifah tak henti-hentinya mengimbau masyarakat agar waspada dan tidak keluar rumah jika tidak diperlukan, mengenakan masker jika keluar rumah, dan sering cuci tangan pakai sabun serta menjaga pola hidup sehat. Ia juga meminta masyarakat disiplin karena pemutusan rantai persebaran virus dimulai dari diri sendiri.

Langkah tegas juga dilakukan Khofifah untuk memutus penyebaran virus tersebut dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya raya yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. PSBB juga diberlakukan di wilayah Malang Raya yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Wilayah-wilayah itu menjadi pusat penyebaran Covid-19 di Jatim.

Setelah beberapa kali mengalami perpanjangan PSBB di wilayah itu, PSBB resmi diberhentikan di Malang Raya mulai 1 Juni 2020 dan masuk transisi sebelum tatanan baru atau biasa disebut normal baru. Adapun di Surabaya Raya PSBB berakhir pada 8 Juni tanpa ada pencabutan keputusan.

Dengan berahirnya PSBB, kewenangan dan tanggung jawab penanganan Covid-19 ada di tangan kepala daerah kabupaten/kota masing-masing. Meski demikian, Khofifah tak serta merta lepas tangan. Dia tetap membuka diri dan bakal membantu apabila daerah-daerah itu membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi.

KELUARGA

Suami : Ir. H. Indar Parawansa, M.Si. Anak :  Fatimah Sang Mannagali, Jalaluddin Mannagali, Yusuf Mannagali, Ali Mannagali.

PENDIDIKAN

• SD Taquma (1972-1978)
• SMP Khodijah – Surabaya (1978-1981)
• SMA Khodijah – Surabaya (1981-1984)
• S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair, Surabaya (1984-1991)
• S1, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989)
• S2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI, Jakarta (1993-1997)

KARIER

1. Ketua Umum OSIS SMA Khadijah ( 1983 )
2. Ketua Umum PC IPPNU Kota Surabaya (1985)
3. Dosen Universitas Wijaya Putra, Surabaya ( 1991 - 1992 )
4. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna, Surabaya ( 1989 )
5. Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997)
6. Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997)
7. Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998)
8. Wakil Ketua DPR RI (1999)
9. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
10. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001)
11. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001)
12. Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006)
13. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006)
14. Anggota Komisi VII DPR RI (2006)
15. Ketua Partai PKB ( 1998 - 2000 )
16. Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) 4 periode sejak tahun 2000.
17. Anggota Dewan Pertimbangan DPP PKB ( 2000 - 2002 )
18. Anggota Dewan Syuro DPP PKB ( 2000 - 2002 )
19. Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB ( 2002 - 2007 )
20. Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014 - 2019)
21. Gubernur Provinsi Jawa Timur (2019-2024)
22. Ketua PBNU 2022-2027