MEDIA IPNU – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Jambi Karnain Julian Nazri (JN) memaparkan persoalan yang dihadapi menjelang Kongres XX IPNU, salah satunya mengenai aturan Akreditasi oleh Pimpinan Pusat (PP) IPNU terhadap PW dan Pimpinan Cabang (PC) di seluruh Indonesia.
Hal itu ia paparkan saat forum Rapat Pleno PW IPNU Jambi yang dihadiri pengurus inti IPNU Jambi, Senin (22/03/2022).
“Terkait hal tersebut, PP IPNU belum ada standar untuk melakukan penilaian secara komprehensif mengenai Akreditasi tersebut. Kriteria yang mendapat nilai A, B, dan C itu bagaimana?” kata Karnain JN dilansir dari Kabarjambikito.com, Jumat (25/03/2022).
Dikatakan, kalau PP IPNU tidak mempunyai standarisasi persoalan akreditasi, takutnya memunculkan pandangan negatif dari PW dan PC IPNU di seluruh Indonesia, sebab kita tidak tau nilai tersebut didapat dari mana?
Ia juga mempertanyakan mengenai pasca Rakernas Lampung sudah berapa persen tahap sosialisasinya?
Karnain menyinggung pula bahwa saat ini dihadapkan oleh musibah nasional Covid-19. “Ini justru stagnasi dan kita butuh informasi ini yang lebih detail karena kita tidak mau ini menjadi bola liar di arena kongres,” terang Ketua PW IPNU Jambi tersebut.
Sejauh mana juga komitmen terkait aturan akreditasi ini untuk masa mendatang. Jangan sampai ke depannya ini menjadi strategi saja setiap pergelaran Kongres untuk kursi nomor 1 PP IPNU.
Kemudian, siapa yang menilai akreditasi? Apa saja proses yang telah dilakukan sehingga bisa menjadi tim penilai. Apakah hanya dari Pimpinan Pusat, atau melibatkan PW IPNU atau melibatkan tim profesional dari PBNU? Dan seperti apa? Kreteria gimana?
Ini perlu jawaban yang terang untuk kita pada tingkat wilayah dan cabang. Bukan tidak mungkin kita beranggapan semata-mata PP IPNU bebas memberi nilai akreditasi tersebut untuk kepentingan PP IPNU dan akan menjadi bola liar di arena kongres nanti.
Ia mengatakan bahwa PW dan PC punya persoalan masing-masing. Aturan Akreditasi PP IPNU seharusnya bisa mengakomodir PW dan PC IPNU seluruh Indonesia tanpa terkecuali. “Dan yang menjadi tanda tanya, kenapa PP IPNU baru gencar sosialisasi beberapa bulan terakhir menjelang kongres?” tegasnya.(dh)