MEDIA IPNU – Covid-19 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat semakin mengganas. Pasalnya, hingga akhir Juni, 35 dari 40 kecamatan berstatus zona merah atau berisiko tinggi. Atas dasar itulah Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Cirebon mengeluarkan instruksi pemberhentian kegiatan dalam rangka ikut serta menekan laju penyebaran Covid-19.
Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon Ahmad Yusuf mengaku, instruksi bernomor 001/PC/A/XIX/7354/VI/21 itu dikeluarkan pasca melihat jumlah terinfeksi Covid-19 semakin naik.
“Saya mengimbau seluruh pengurus IPNU di semua tingkatan di Kabupaten Cirebon untuk memberhentikan kegiatan terlebih dahulu selama 20 hari ke depan,” tegasnya.
Yusuf khawatir jika para pelajar, anggota dan kader IPNU akan terdampak dan terinfeksi Covid-19.
“Kemarin saja sebelum pelantikan, salah satu pengurus kita ada yang positif Covid-19. Ini tentu hal yang mesti dihindari. Terlebih kegiatan rutinitas seperti pengkaderan kita mengumpulkan banyak massa,” ungkapnya kepada Media IPNU, Kamis (1/7) lalu.
Menurutnya, jika tidak mengeluarkan instruksi, kegiatan Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) sudah pasti akan digelar, bahkan sudah padat hingga akhir Juli 2021.
“Sementara ditangguhkan 15-20 hari. Jika kasus positif masih tetap naik, kita akan tambah penangguhannya sampai waktu yang tidak ditentukan,” jelasnya.
Di samping itu, kondisi rumah sakit di Kabupaten Cirebon saat ini sudah sangat penuh. Bahkan di Jawa Barat keterisian pasien Covid-19 ini sudah 80-90 persen, sehingga Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi penting untuk menekan laju Covid-19 ini.
Meski demikian, ia menilai kebijakan PPKM itu masih ambigu. Menurutnya PPKM bukan solusi yang optimal, tetapi hanya memperlambat laju penyebaran Covid-19. Adapun upaya yang tepat, kata Yusuf, Pemerintah harus serius untuk lockdown dengan membiayai kebutuhan masyarakat.
“Saya baca berita tadi pagi bahwa penyerapan anggaran untuk penanganan pandemi dari angka ratusan triliun itu yang terserap baru 12-20%. Ini sangat lucu sekali. Jadi bukan tidak ada anggarannya, tetapi tidak terserap. Maka idealnya kalau emang serius ya lockdown, kemudian untuk sementara kebutuhan makannya dibackup,” ujarnya.
Sekalipun kebijakan PPKM kurang ideal, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap bersama-sama menekan laju penyebaran Covid-19.
“Sekalipun kebijakan yang ada kurang ideal dan kurang tegas, warga juga harus sadar bahwa Covid-19 ini ada dan berbahaya,” tutupnya.
Pewarta: Anwar Syihab
Editor: Muhammad Fajar Sodik